+62 271 666 911

BPPKAD KOTA SURAKARTA

SEMARANG - Selamat kepada Pemerintah Kota Surakarta telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian ) dari BPK yang ke 8 kalinya.

Diterima secara langsung oleh Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo sebagai perwakilan menerima anugerah opini WTP atas LKD Tahun 2017,

diharapkan untuk kedepaanya Pemerintah Kota Surakarta dapat lebih meningkatkan administrasi keuangan sehingga bisa mempertahankan opini WTP yang ke 9 kalinya.

Sukses Selalu Pemerintah Kota Surakarta, Berseri tanpa Korupsi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta mengundi pemenang hadiah 10 sepeda motor dan 5 kulkas di Loji Gandrung saat car free day (CFD) Slamet Riyadi, Minggu (13/5). Pengundian dilakukan Wali Kota Surakarta F.X Hadi Rudyatmo, Kepala BPPKAD Surakarta Yosca Herman Soedrajat, dan Sekda Surakarta, Budi Yulistyanto. Undian ini merupakan reward  bagi wajib pajak yang membayar PBB tepat waktu. Masing-masing Kecamatan mendapat 2 motor dan 1 kulkas.

WhatsApp Image 2018 05 14 at 21.10.53

WhatsApp Image 2018 05 14 at 22.18.05

WhatsApp Image 2018 05 15 at 08.17.27

SURAKARTA-Sebanyak 174 OPD Pemerintah Kota Surakarta telah mengikuti Sosialisasi Penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan RKA Tahun Anggaran 2019.

Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan RKA Tahun Anggaran 2019. Penyusunan RKA Perubahan TA 2018 harus memperhatikan realisasi anggaran tahun berjalan,

dalam Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2019 ada beberapa peraturan yang sudah mulai diterapkan dan tidak boleh dianggarkan kembali di tahun 2019, diantaranya tidak diperbolehkannya honorarium PNS atas kegiatan.

Honorarium PNS atas kegiatan akan dialihkan kedalam tunjangan kinerja bagi para PNS.

 

 

 

 

Jumat, 27 April 2018 11:05

Kenaikan NJOP Percepat Pembangunan

Written by

SURAKARTA-Pajak Bumi dan Banungan (PBB) merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sector pedesaan dan perkotaan.

Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usasha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Karena Kota Solo merupakan kawasan usaha dan pemukiman yang cukup besar, penetapan besaran PBB didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Adanya kesenjangan cukup tinggi antara nilai jual tanah maupun bangunan dipasaran dengan NJOP, mendorong Pemkot Surakarta menaikkan NJOP PBB.

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan, kebijakan ini salah satunya agar masyarakat ikut merasa memiliki Kota Solo. Selain itu, dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solo. Dengan begitu, pemenuhan fasilitas public yang semakin lengkap dapat cepat terpenuhi.

“Kenaikan NJOP ini sekali lagi guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Solo. NJOP naik, PAD naik, maka pemerataan pembangunan juga lebih cepat terealisasi. Namun, jika masih ada masyarakat yang merasa keberatan, silahkan dating ke kami untuk mencari solusi yang lebih objektif. Harapannya, masyarakat bisa memahami ini,” urai Wali Kota.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Yosca Herman Soedrajad mengatakan kebijakan ini dalam rangka meningkatkan PAD guna membangun Kota Solo untuk lebih baik dan sejahtera.

“Dengan PAD yang naik, visi pemerintah dalam mewujudkan Kota Solo sebagai kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera akan lebih mudah terealisasi. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang waras, wasis, wareg, mapan, dan papan.” Jelasnya.

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi BPPKAD Kota Surakarta Windy Satriawan menjelaskan, selain ada kesenjangan harga pasar dengan NJOP, serta untuk menambah PAD Kota Solo, selama ini NJOP PBB tidak mengalami kenaikan selama bertahun-tahun.

Padahal nilai jual dari bumi dan/atau bangunan semakin tinggi. Sebagai contoh, dipasaran, nilai tanah dan bangunan kawasan Jalan Slamet Riyadi sudah mencapai Rp 50 juta per meter, sedangkan NJOP masih pada angka Rp 10 juta per meter persegi.

Kemudian di kawasan Jebres, harga tanah dan bangunan di pasaran mencapai Rp 2 juta per meter persegi, sedangkan NJOP hanya Rp 600 – Rp 700 ribu per meter persegi.

Dengan naiknya NJOP PBB sebanyak lima tingkat, imbuh Windy, maka setidaknya NJOP mendekati harga pasar. Sebagai contoh NJOP PBB di Kawasan Jalan Slamet Riyadi menjadi Rp 30 juta per meter persegi (tergantung tata letaknya), sedangkan kawasan Jebres NJOP PBB menjadi Rp 1,2 juta per meter persegi (tergantung tata letaknya).

Anggaran pembangunan kota yang menggunakan PAD tenu akan terbantu dengan naiknya NJOP PBB. Masyarakat juga dapat merasakan dampak positifnya.

“untuk system pembayaran PBB kita sudah bekerja sama dengan Bank Jateng, BNI, dan Bank Mandiri. Sehingga masyarakat semakin banyak pilihan,” terangnya.

Alternatif pembayaran PBB lainnya adalah lewat aplikasi Solo Destination. Yakni dengan memilih transaksi pembayaran PBB, kemudian masukkan Nomor Objek Pajak (NOP). Kemudian akan tertera daftar tahun berapa saja PBB yang belum terbayarkan.

Yang lebih menggembirakan, BPPKAD mengadakan undian bagi wajib pajak yang akan membayarkan pajak sebelum jatuh tempo. Undian akan dilaksanakan awal Mei memperebutkan hadiah sepeda motor, kulkas, dan lainnya.

Kepala

FB IMG 1511172389540

Untitled

E Pajak

SURAKARTA- Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta akan mengundi beberapa macam hadiah pada Bulan Mei 2018. Hadiah ini bisa dinikmati bagi wajib pajak (WP) yang telah membayar lunas PBB Tahun 2018. Sedangkan untuk jatuh tempo pembayaran PBB paling lambat 30 Juni 2018.

“Hadiah-hadiah ini sengaja kami berikan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah membayar lunas pajak PBB 2018. Untuk mengikuti undiah berhadiah ini wajib pajak (WP) diharapkan segera melunasi pajak PBB sebelum Bulan Mei 2018, karena pengundian hadiah dilakukan pada awal Bulan Mei 2018,” ujar Kepala BPPKAD Kota Surakarta, Herman, di Kantor BPPKAD, Surakarta, Kamis (12/4/2018)

Herman menambahkan, apresiasi tersebut sekaligus sebagai ucapan terima kasih atas kesadaran membayar lunas PBB bagi wajib pajak masyarakat.

 

SURAKARTA- Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta menggelar acara sosialisasi peraturan gubernur Jawa Tengah nomor 19 Tahun 2017 tentang pedoman perhitungan harga dasar air untuk menghitung nilai perolehan air tanah di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut digelar untuk mensosialisasikan pajak air tanah pada masyarakat pengusaha Kota Surakarta.

"Acara kita hari ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pengusaha bahwa dalam mengambil air tanah ada dampak buruknya untuk kita semua, apalagi kota Surakarta termasuk dalam zona A dan adanya kenaikan perhitungan pajak air tanah di Kota Surakarta," ujar Kepala BPPKAD Kota Surakarta, Herman, di Hotel Paragon, Surakarta, Senin (9/4/2018).

Acara Sosialisasi tersebut, kata Herman bertujuan untuk mengedukasi masyarakat pengusaha Kota Surakarta mengelola dan menggunakan dengan sebaiknya, sekaligus untuk meningkatkan pemasukan pajak air tanah di Kota Surakarta.

"karena banyak teman-teman dari pengusaha meminta diadakan sosialisasi tentang pajak air tanah pada peraturan gubernur Jawa Tengah nomor 19 Tahun 2017, dan untuk menampung aspirasi maka diadakan sosialisasi ini,” kata Herman

Dalam acara ini turut hadir berbagai elemen Pengusaha Kota Surakarta. Di lokasi acara tampak masyarakat pengusaha Kota Surakarta semangat memberikan aspirasi dalam sosialisasi ini.